KB. 2 Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

| Lembaga kementerian Negara |

1. Kementerian Negara Republik Indonesia 

Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial, dimana dalam sistem ini presidensial adalah kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, yang kewenangannya menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah sebagai berikut : 

1) Kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara Sebagai kepala negara, presiden Republik Indonesia berwenang : 

1. Memegang kekuasaan  tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10) 
2. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 1) 
3. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR  (Pasal 11 Ayat 2) 
4. Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)
5. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 1 dan 2)
6. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 3)
7. Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 Ayat 1)
8. Memberi  amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2) 
9. Memberi  gelar,  tanda  jasa,  dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15) 

2) Kewenangan Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan Sebagai kepala pemerintahan, presiden Republik Indonesia berwenang : 

1. Memegang  kekuasaan  pemerintahan  (Pasal  4 ayat 1)
2. Mengajukan    Rancangan    Undang    Undang kepada DPR (Pasal 5 ayat 1)
3. Menetapkan peraturan pemerintah (Pasal 5 ayat 2)
4. Membentuk suatu dewan pertimbangan   yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden (Pasal 16)
5. Mengangkat   dan   memberhentikan   menteri- menteri (Pasal 17 ayat 2)
6. Membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU (Pasal 20 ayat 2 dan 4)
7. Menetapkan    peraturan    pemerintah    sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa (Pasal 22 ayat 1)
8. Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR   dengan   memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23 ayat 2)
9. Meresmikan  keanggotaan  BPK  yang  dipilih DPR   dengan   memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23F ayat 1)
10. Menetapkan   hakim   agung   dari   calon   yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR (Pasal 24A ayat 3)
11. Mengangkat   dan   memberhentikan   anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR (Pasal 24 B ayat 3)
12. Mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi dan menetapkan Sembilan orang hakim konstitusi (Pasal 24 C ayat 3)

2.   Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia

Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya, yaitu:

a. Kementerian  yang  menangani  urusan  pemerintahan  yang  nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas:

1)   Kementerian Dalam Negeri

2)   Kementerian Luar Negeri

3)   Kementerian Pertahanan 

b.  Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas:

1)   Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

2)   Kementerian Keuangan

3)   Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

4)   Kementerian Perindustrian

5)   Kementerian Perdagangan

6)   Kementerian Pertanian

7)   Kementerian Kehutanan

8)   Kementerian Perhubungan 

9)   Kementerian Kelautan dan Perikanan 

10) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

11) Kementerian Pekerjaan Umum

12) Kementerian Kesehatan

13) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

14) Kementerian Sosial

15) Kementerian Agama

16) Kementerian  Pariwisata  dan Ekonomi Kreatif

17) Kementerian Komunikasi dan Informatika 

c. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, terdiri atas:

1)   Kementerian  Sekretariat Negara

2)   Kementerian  Riset dan Teknologi

3)   Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

4)   Kementerian Lingkungan Hidup

5)   Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

6)   Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

7)   Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

8)   Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

9)   Kementerian Badan Usaha Milik Negara

10) Kementerian Perumahan Rakyat

11) Kementerian Pemuda dan Olah Raga 

3.   Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Berikut ini Daftar Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ada di Indonesia, yaitu: 

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 
2. Badan Informasi Geospasial (BIG);
3. Badan Intelijen Negara (BIN);
4. Badan   Kepegawaian   Negara   (BKN),   di   bawah   koordinasi   Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
7. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi; 
8. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG); 
9. Badan Narkotika Nasional (BNN);
10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
11. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); 
12. Badan  Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia (BNP2TKI); 
13. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di bawah koordinasi Menteri Kesehatan; 
14. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi; 
15. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
16. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal), di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup;
17. Badan Pengkajian  dan Penerapan Teknologi (BPPT), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
18. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),di bawah koordinas Menteri Koordinator  Bidang Perekonomian;
19. Badan   Pertanahan   Nasional (BPN), di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri;
20. Badan  Pusat Statistik (BPS), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
21. Badan SAR Nasional (Basarnas);
22. Badan Standardisasi Nasional (BSN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
23. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
24. Badan Urusan Logistik (Bulog), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
25. Lembaga Administrasi Negara (LAN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
26. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
27. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas);
28. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
29. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
30. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan, Keamanan;
31. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.  

Demikian materi singkat tentang Kementerian Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintahan, semoga bermanfaat. Selengkapnya silahkan download modul pembelajaran pada link di bawah ini.

Nilai-nilai Pancasila dalam Praktek Penyelenggaraan Pemerintah Negara.

Dikutip dari Modul Pembelajaran PPKn Kelas X karya Dr. Ida Rohayani, M. Pd.